Rabu, 04 Juni 2026. Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo menghadiri kegiatan Launching Digitalisasi Pendidikan dan Penandatanganan Pakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Gorontalo.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Gorontalo dalam mendukung transformasi pendidikan berbasis teknologi guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, Wiwin B. Tui, S.H., M.H. Kehadiran Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berintegritas serta penguatan sinergi antarinstansi dalam penanganan anak tidak sekolah di wilayah Kota Gorontalo.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan peluncuran sistem digitalisasi pendidikan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan akses layanan pendidikan bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data pendidikan. Selain itu, penandatanganan Pakta Integritas SPMB menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan proses penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Penandatanganan MoU Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan dan mendorong penurunan angka anak tidak sekolah di Kota Gorontalo.
Melalui kehadiran pada kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta perlindungan hak-hak anak melalui kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan
